Seperti sudah dibicarakan sebelumnya, Tax amnesty dilakukan dalam 3 periode dalam waktu 10 bulan. Tiap periode memiliki perhitungan yang berbeda.
Bagi setiap WP yang ingin mendapatkan fasilitas pengampunan pajak ini, harus membayar tebusan saja. Tebusan ini menghapus denda pajak dan seluruh sanksi pajak pada setiap WP.
Sesuai dengan ketentuan objek pengampunan pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPn), Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM). Pengenaan tarif disesuaikan dengan waktu dilakukannya deklarasi dan repatriasi.
Untuk deklarasi:
- 1 Juli – 30 September 2016 dikenakan tarif 4%
- 1 Oktober – 31 Desember 2016 dikenakan tarif 6%
- 1 Januari – 31 Maret 2017 dikenakan tarif 10%
Untuk repatriasi:
- 1 Juli – 30 September 2016 dikenakan tarif 2 %
- 1 Oktober – 31 Desember 2016 dikenakan tarif 3%
- 1 Januari – 31 Maret 2017 dikenakan tarif 5%
Lalu apa beda deklarasi dan repatriasi?
Deklarasi adalah kala wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan kondisi riil dari harta yang dimilikinya. Sementara repatriasi adalah saat wajib pajak melakukan deklarasi, dan khusus untuk aset yang berada di luar negeri menjualnya dan membawa masuk ke Indonesia.
Pengenaan tarif repatriasi ditetapkan lebih rendah agar para wajib pajak mau menarik hartanya yang “parkir” di luar negeri kembali ke tanah air. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional.
Adapun tarif tax amnesty ini hanya berlaku bagi harta bersih wajib pajak. Harta bersih sendiri merupakan harta yang dimiliki wajib pajak namun tidak dilaporkan dalam SPT. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi harta riil dengan harta yang dilaporkan dalam SPT.
Untuk itu, agar mendapatkan tax amnesty wajib pajak harus mengungkapkan terlebih dahulu harta bersih yang belum pernah dilaporkan dalam SPT, baik harta di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai harta tersebut nanti diungkapkan dalam surat pernyataan dalam mata uang Rupiah, dan disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
Surat pernyataan ini juga memuat informasi mengenai identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Setelah diungkap, langkah selanjutnya adalah membayar uang tebusan. Cara menghitung uang tebusannya adalah tarif dikalikan harta bersih dikurangi utang bersih (yang terkait harta bersih tersebut).